Adimas Hazidar Akbar, 3301411082 (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (Studi Kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan yang dapat membentuk karakter, moral, dan perilaku setiap individu. Selain itu, pendidikan juga mempunyai peran penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Namun, pada zaman sekarang pendidikan dianggap hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu. Untuk menanggulangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan maksud memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Sejauhmana implementasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo dijalankan menjadi dasar penelitian ini dengan bertumpu pada permasalahan: 1) Program apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah?; 2) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah?; 3) Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo?; 4) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendalakendala kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo? Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Validitas/ keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif dengan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program utama dalam kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo adalah program wajib belajar 12 tahun yang kemudian direalisasikan melalui program pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan program sekolah murah untuk sekolah swasta. Bentuk-bentuk bantuan dana pendidikan dari pemerintah meliputi: dana BOS pusat, Bantuan Siswa Miskin, dan Dana Alokasi Khusus dari APBN, serta dana BOS pendamping dari APBD. Kendala utama yang muncul dalam program wajib belajar 12 tahun adalah keterbatasan dana bantuan dana pendidikan yang menyebabkan timbulnya kendala lain dalam implementasi program pendidikan gratis dan program sekolah murah meliputi: sarana dan prasarana kurang maksimal, kegiatan keorganisasian di sekolah terganggu, pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler tidak maksimal, fasilitas penunjang praktik siswa tidak maksimal, kegiatan lomba akademik dan non akademik terganggu, kesulitan untuk memberi honor pihak intern sekolah. Sementara itu, untuk mengatasi kendala utama tersebut terdapat solusi yang diupayakan kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksana program untuk mengatasi beberapa kendala tersebut antara lain: mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, mencari bantuan sponsor, memungut biaya suka rela dari siswa oleh siswa, melaksanakan kegiatan praktik dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pemerintah daerah terlebih dahulu merancang kebijakan turunan dengan cara menentukan prosedur yang digunakan, perumusan tugas, perumusa tujuan, biaya, dan waktu yang jelas. Setelah hal tersebut dilaksanakan, kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat diimplementasikan melalui program-program yang tertuang didalamnya. Setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, pihak sekolah berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dan pemerintah daerah akan mengadakan evaluasi bersama pihak sekolah. Saran penelitian: 1) Dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya menambah besaran anggaran APBD untuk pendidikan yang terkesan cukup kecil untuk melaksanakan program-program yang dijalankan dalam kebijakan tersebut. 2) Untuk menanggulangi keterbatasan dana yang diterima dari pemerintah, setiap sekolah hendaknya mencari sponsor tetap agar kendala-kendala yang muncul dapat terminimalisir. 3) Dengan adanya bantuan pendanaan pendidikan melalui program pendidikan gratis dan program sekolah murah, diharapkan orang tua/ wali siswa dapat menggunakan dana yang harusnya dikeluarkan untuk membayar ke sekolah dapat dimaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan pribadi anaknya dalam menempuh pendidikan.

Actions (login required)

View Item