Dwi Wiharyanti,, 8150408009 (2012) Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Sanksi). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Sanksi)) - Published Version Download (15kB)

Abstract

Penerapan “sistem dua jalur” yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan RUU KUHP dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan sanksi berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP hanya ditujukan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab saja. Masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini mengenai 1) Bagaimana pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? dan 2) Bagaimana ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?. Tujuan dari penulisan meliputi tujuan obyektif untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan dan penegakannya dalam hukum pidana di Indonesia. Ada pun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu Undang-undang sebagai titik fokus penelitian,dan buku referensi yang terkait. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran dan pemaparan yang jelas mengenai obyek yang diteliti sebagaimana hasil penelitian yang didapat. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika serta RUU KUHP yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Dalam peraturan di dalam Undang-undang tersebut lebih dominan menerapkan sanksi pidana, berbeda dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih dominan menerapkan sanksi tindakan. Dalam RUU KUHP terdapat hal-hal baru dalam penerapan sanksinya dan lebih beragam. Ide dasar penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut menyesuaikan dengan tindak pidana yang diaturnya karena ide dasar merupakan landasan untuk menuju suatu tujuan yang diharapkan dengan adanya penerapan sanksi di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ada pun simpulan dalam skripsi ini bahwa penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHP, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih dominan menerapkan sanksi pidana, dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak lebih mengutamakan sanksi tindakan dan dalam Konsep KUHP ada hal-hal baru dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang lebih beragam dan bisa dikenakan untuk orang yang bisa beratnggung jawab juga. Ide dasar penerapan sanksi dalam peraturan Perundang-undangan tersebut dimaksudan untuk menciptakan flesibelititas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dengan tujuan bisa menyesuaikan penerapan sanksi dengan tindak pidana yang diatur dalam suatu Undang-undang.

Actions (login required)

View Item