Rifki Marfian, 3450406505 (2011) FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Microsoft Word (FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS ) Download (62kB)

Abstract

ABSTRAK Marfian Rifki. 2010. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kudus. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M.H Dr. Nurul Ahmad, S.H., M.H. Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mempunyai fungsi utama sebagai badan legislatif dan merupakan wakil rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. DPRD Kabupaten Kudus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan sebagaimana yang diharapkan. DPRD Kabupaten Kudus sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah kurang efektif di dalam menjalankan fungsi legislasinya, hal ini terlihat dari tidak adanya perda yang dihasilkan yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus?; (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penggunaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus?; (3) Bagaimanakah anggota DPRD Kabupaten Kudus menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus; (2) Mengetahui faktor-faktor penghambat penggunaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus; (3) Mengetahui bagaimana anggota DPRD Kabupaten Kudus menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Kudus. Sumber data penelitian melalui informan, responden, dokumen. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Data selanjutnya di analisis. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus dalam hal pembuatan peraturan daerah atas usul prakarsa (hak inisiatif) DPRD belum digunakan secara efektif. (2) Faktor-faktor yang menghambat penggunaan fungsi legislasi meliputi: kualitas SDM DPRD Kabupaten Kudus; ketidaksamaan persepsi setiap anggota DPRD; kurangnya tenaga ahli; peraturan yang selalu berubah-ubah. (3) DPRD Kabupaten Kudus Periode (1999-2004) belum pernah menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah, selama ini usulan selalu datang dari kepala daerah. Sedangkan Periode (2004-2009) pernah menggunakan hak inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, namun hanya sampai pada tahap penyampaian usul prakarsa rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus dalam hal pembuatan peraturan daerah atas hak inisiatif DPRD belum digunakan secara efektif. (2) Faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi legislasi meliputi: kualitas SDM DPRD Kabupaten Kudus; ketidaksamaan persepsi setiap anggota DPRD; kurangnya tenaga ahli; peraturan yang selalu berubah-ubah. (3) DPRD Kabupaten Kudus Periode (1999-2004) belum pernah menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah, usulan selalu datang dari kepala daerah. Sedangkan Periode (2004-2009) pernah menggunakan hak usul inisiatif dalam pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, namun hanya sampai pada tahap penyampaian usul prakarsa rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD.

Actions (login required)

View Item