: M. Abdul Mutohar, 3450404075 (2011) PElAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN. Under Graduates thesis, UNIVERSIATAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF (PElAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN) Download (122kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Mutohar. 2010. “Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu lintas Di Pengadilan Negeri Pekalongan”. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Herry Subondo, M.Hum dan Pembimbing II : Ali Masyhar, S.H, M.H. 71hal. Kata kunci: pelaksanaan pemeriksaan acara cepat Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Pekalongan. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji dan menjawab mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Pekalongan dan bagaimana solusinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu Pengadilan Negeri Pekalongan. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi lapangan dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Pekalongan berdasarkan atas peraturan Perundang-undangan, yaitu KUHAP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Dan bahwa dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Acara pelanggaran lalu lintas jalan sangat sederhana, dimana pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwaan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Bahwa pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Catatan pemeriksaan yang dibuat Penyidik, mengenai dakwaan dan pemberitahuan, kemudian diserahkan kepada panitera tanpa adanya acara di dalam pemeriksaan sidang. Pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang di dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan. Apabila suatu putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, maka Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada terdakwa melalui Penyidik. Panitera akan meneliti surat amar putusan terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Dalam tenggang waktu mengajukan banding atau perlawanan hukum terhadap putusan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan. Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan. Pemberitahuan disusul dengan Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan. Pengembalian barang sitaan/ bukti segera setelah putusan dijatuhkan dan setelah yang bersangkutan memenuhi amar putusan. Implikasi penelitian ini yaitu Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak sekali pertimbangan Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya Hakim terus mempelajari hal-hal yang terkait dengan tugasnya agar menghasilkan Putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tercapai penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item