Yudhi tristanto, 3450404040 (2009) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL) - Published Version Download (523kB) | Preview

Abstract

Meskipun secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak tersebut. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Batang, (2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif bagi wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Batang, (2) Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi administratif bagi wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. Fokus penelitian ini adalah: (1) penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Batang, (2) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumentasi, (3) metode observasi. Responden dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, Kepala Bagian Umum, Seksi Penagihan dan Wajib Pajak. Informan : Pegawai bagian Umum, Pegawai bagian PDI dan Pegawai bagian Penagihan. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 tentang sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak dalam jangka waktu satu bulan, sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan terlambat membayar lebih dari satu bulan. Sedangkan sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak setelah batas waktu yang ditentukan lewat, biasanya sanksi denda ini juga diikuti dengan sanksi kenaikan. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan kekurang disiplinan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu. Selain itu adanya kekurangan faktor ekonomi dan bencana alam juga dapat mengakibatkan wajib pajak terlambat dalam membayar pajak. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Batang dilakukan dengan tindakan secara aktif yang sesuai dengan Undang-Undang yakni secara bertahap mulai dari dikeluarkannya STP (Surat Tagihan Pajak), Surat Teguran, Surat Paksa, dan diteruskan dengan Penyitaan, dan Lelang. Tapi hasil dari pelaksanaan penagihan tidak efektif atau pencairan tunggakan sangat rendah, dikarenakan pelaksanaan penagihan dengan operasi jemput bola dan jemput sisir tidak dilaksanakan kesemua desa. Selain itu ada beberapa kendala dalam tindakan penagihan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana serta biaya operasional penagihan pajak. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Batang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya tepat waktu, meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dengan mempercepat proses keberatan, pembetulan, pengajuan angsuran/penundaan pembayaran, benar-benar menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya serta mensosialisasikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta aturan pelaksanaannya kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait.

Actions (login required)

View Item