Pangaribawa Maghakalpika , 3450402005 (2007) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Semarang) - Published Version Download (349kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dari perilaku menyimpang pelaku usaha. Konsumen diharapkan mendapatkan hak-haknya secara penuh, tetapi pada kenyataannya masih banyak konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha sehingga dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen? (2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen. (2) Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen di Kota Semarang. Sampel dari penelitian ini adalah konsumen yang mengajukan klaim atau konsumen yang pernah ditangani oleh BPSK. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa butir-butir dalam UUPK telah mampu diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen oleh BPSK Kota Semarang. Sengketa yang diselesaikan mengacu pada UUPK dan SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dengan hasil yang baik, artinya keputusan yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Namun demikian, masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di kota Semarang yaitu, hambatan dari luar meliputi kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen yang masih kurang, budaya dan pola pikir masyarakat yang merugikan. Hambatan dari dalam meliputi gedung BPSK yang masih menjadi satu dengan kantor-kantor lain, dan ketertiban berkasberkas perkara yang kurang lengkap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi BPSK untuk mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan BPSK itu sendiri kepada masyarakat. Prinsip murah, cepat dan sedehana hendaknya juga diikuti oleh keadilan bagi pelaku usaha Peneliti berharap adanya kepedulian pemerintah untuk membangun gedung tersendiri bagi BPSK untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan hukum konsumen.

Actions (login required)

View Item