Diana Kartika Oktafianti, 3450405507 (2010) (ABSTRAK.doc)Implementasi Perda Kab. Pati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati),. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Microsoft Word (ABSTRAK) - Published Version Download (224kB)

Abstract

Dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah memberikan pengawasan khususnya terhadap Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan saran, masukan maupun teguran kepada Kepala Desa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap pendapatan dan belanja desa dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dengan terbentuknya BPD di masing-masing desa maka pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan lebih optimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, (2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Validitas data di uji dengan teknik triangulasi, yang kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD sebagai pelaksana fungsi pengawasan dapat dilihat dari kemampuan kerja BPD dan hasil kerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut. Kemampuan kerja yang baik dapat diukur melalui bagaimana cara BPD melaksanakan pengawasan agar dapat memperoleh hasil yang baik dalam memimpin Pemerintah Desa. Hasil kerja yang baik yaitu dapat dilihat telah mampu melaksanakan pengawasan di Desa Kutoharjo meskipun hasil yang dicapai masih belum optimal. Pengawasan itu meliputi pengawasan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Desa Kutoharjo Kecamatan pati Kabupaten Pati sudah baik meskipun belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya faktor-faktor penghambatnya, salah satunya adalah minimnya sarana prasarana dan sumber dana, rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum dari anggota BPD yang memadai. Akan tetapi telah dilakukan juga beberapa upaya penyelesaiannya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut antara lain dengan cara dilakukannya pembenahan sarana prasarana yang kurang layak dan untuk faktor sumber dana dapat dilakukan dengan cara perampingan perangkat desa yaitu dengan cara mengosongkan beberapa Perangkat Desa yang meninggal dunia, meningkatkan pengetahuan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa, anggota BPD dan masyarakat desa. Beberapa upaya tersebut dilakukan agar meningkatkan kinerja BPD untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Saran peneliti adalah: (1) BPD Kutoharjo lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, (2) Masyarakat diharapkan tidak salah paham terhadap keberadaan BPD mengenai tugas dan fungsinya, (3) BPD diberikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugasnya, (4) Lebih meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum.

Actions (login required)

View Item