DERMAWATI PURBA , 3450407111 (2011) ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT) - Published Version Download (5MB) | Preview

Abstract

Purba,Dermawati.2011. Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Tri Sulistiyono, S.H.,M.H. Pembimbing II, Arif Hidayat, S.,HI.,M.H. Kata Kunci : Perundingan Bipartit, Asas, Implikasi Prinsip perundingan bipartit berdasar pada asas musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan prinsip hubungan industrial Indonesia yang dikembangkan dari semangat kegotong-royongan dan kebersamaan. Pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) hanya bisa dipenuhi jika dua pihak yang berselisih sama-sama memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perundingan bipartit. Namun, kegagalan perundingan bipartit hubungan industrial karena salah satu pihak menolak berunding (Pasal 3 ayat (3) UUPPHI) adalah tindakan yang tidak menunjukkan adanya upaya penyelesaian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apakah mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI telah sesuai dengan asas pembangunan dan asas kerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Dan (2) Bagaimana implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap berikutnya? Bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Pasal 3 ayat (3) UUPPHI dengan asas pembangunan dan asas kerja hubungan industrial serta memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) UUPPHI terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahap berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penggambaran kata-kata dan bahasa. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute Approach) dan Pendekatan Analitis (Anlytical Approach). Pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi kepustakaan, (2) dokumentasi. Analitis Data menggunakan analitis deskriptif.dan 3) wawancara terhadap ahli, yaitu hakim Pengadilan Hubungan Indusrtial dan kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan perundingan bipartit karena para pihak menolak berunding (Pasal 3 ayat (3) UUPPHI) bertentangan dengan tujuan hubungan industrial yang berdasar asas pembangunan, dan bertentangan terhadap pelaksanaan hubungan industrial yang berlandasan pada asas kerja hubungan industrial, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPPHI tidak dapat terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menolak melakukan upaya perundingan bipartit merupakan tindakan yang bertentangan dengna asas pembangunan dan asas kerja hubungan industrial. Selain itu, prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit adalah bersifat imperatif.

Actions (login required)

View Item