ANNISA NURMARIYA DEVATI, 8111417361 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (Studi Penerima Waralaba Kim Boba di Kabupaten Rembang). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Waralaba merupakan konsep bisnis untuk memperluas wilayah usaha dengan memberikan hak lisensi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian waralaba. Permasalahan pada penelitian ini adalah kedudukan penerima waralaba (Franchisee) cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pemberi waralaba (Franchisor) karena pemberi waralaba merupakan pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Kim Boba merupakan salah satu waralaba dengan konsep ekonomis yang mampu menggandeng mitra (penerima waralaba) skala kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian waralaba Kim Boba dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (Franchisee) Kim Boba di Kabupaten Rembang serta untuk mengkaji peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (Franchisee) Kim Boba di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang- undangan dan studi kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi pelaksanaan perjanjian waralaba Kim Boba belum sesuai dengan aturan pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba karena tidak memuat seluruh klausul dengan jelas serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba karena belum sesuai prosedur hukum yang berlaku, (2) Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang dalam memberikan jaminan perlindungan hukum pada pelaksanaan kegiatan usaha waralaba belum optimal karena belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang kegiatan usaha waralaba di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada pelaku usaha waralaba agar lebih memahami dasar-dasar pelaksanaan perjanjian waralaba sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba. Selain itu, peneliti mengharapkan adanya peraturan daerah Kabupaten Rembang yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha waralaba untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha waralaba di Kabupaten Rembang.

Actions (login required)

View Item