Anah Tasya, 8111418138 (2023) PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI PADA TANAH TIMBUL (Studi di Bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Kota Administrasi Jakarta Timur). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering kali terdapat permasalahan mengenai pelepasan hak atas tanah warga menjadi tanah negara. Sebagian masyarakat Kampung Pulo yang tinggal dibantaran Sungai Ciliwung tinggal diatas tanah timbul yang muncul dari endapan sungai yang kemudian dijadikan pemukiman oleh masyarakat. Fenomena hukum mengenai penguasaan tanah timbul yang sejak dahulu yang melahirkan konsep kepemilikan yang terus-menerus berlaku ke generasi berikutnya di bantaran Sungai Ciliwung. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa saja faktor penyebab penggunaan tanah timbul sebagai lahan pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung Kampung Pulo, Jakarta Timur? (2) Bagaimana pemerintah memberikan ganti rugi atas bangunan kepada masyarakat yang tinggal pada tanah timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah di bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan literatur. Sedangkan validitas data yang digunakan yaitu menggunakan metode triangulasi dengan menganalisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penggunaan tanah timbul di bantaran sungai Ciliwung Kampung Pulo sebagai pemukiman disebabkan oleh urbanisasi yang merupakan faktor utama dan menimbulkan faktor-faktor lain yang saling berkaitan. Urbanisasi yang secara berlebihan mengakibatkan kepadatan penduduk yang kemudian mengakibatkan ketidaktersediaan lahan yang menyebabkan harga lahan di Jakarta nilainya semakin tinggi. Lahan yang digunakan untuk pemukiman memiliki nilai yang tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat Kampung Pulo karena permasalahan ekonomi. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati regulasi yang ada. (2) bentuk ganti kerugian yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah kepada masyaraka yang tinggal pada tanah timbul di Kampung Pulo merupakan permukiman kembali dengan kompensasi sewa tiga bulan. Pemerintah membuat kebijakan baru mengenai bukti penguasaan yang sah dapat dijadikan ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Masyarakat tidak dapat memiliki sertifikat penguasaan hak atas tanah timbul, namun apabila masyarakat memiliki izin pemanfaatan tanah timbul, pemerintah dapat memberikan nilai ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan menunjukan bukti izin pemanfaatan tanah timbul dan/atau bukti kepemilikan lain yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

Actions (login required)

View Item