ANISSAA NURIL CHASANAH, 8111418177 (2023) TINJAUAN YURIDIS ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PERDAMAIAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Asas kelangsungan usaha memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), baik permohonan kepailitan maupun permohonan pembatalan perdamaian perkara PKPU, keduanya apabila dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, debitor berakhir kepailitan diputus dalam putusan yang sama. Penelitian ini hendak membahas mengenai keberlakuan asas kelangsungan usaha terhadap pembatalan perdamaian homlogasi berdasarkan UUK–PKPU dengan meninjau asas kelangsungan usaha dalam putusan pembatalan perdamaian menggunakan studi putusan kasasi (Nomor 718/Pdt.Sus�Pailit/2019). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (doctrinal) dengan pendekatan perundangan – undangan dan pendekatan kasus. Pembahasan penelitian dikorelasikan dengan teori penegakkan hukum dan teori keadilan substantif. Penelitian ini menemukan bahwa asas kelangungan usaha dalam UUK–PKPU belum diberlakukan sebagai pertimbangan memutus permohonan pembatalan perdamaian. Sehingga, hal tersebut yang melatarbelakangi putusan kasasi (Nomor 718/Pdt.Sus-Pailit/2019) oleh Hakim Mahkamah Agung, hanya menimbang secara tekstual yuridis berlandaskan UUK–PKPU melanggar asas keseimbangan dan Pasal 170 (1) UUK–PKPU, namun tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha dalam putusannya. Demikian asas kelangsungan usaha, hakim pengawas dalam proses memeriksa, menimbang dan memutus permohonan pembatalan perdamaian terdapat dua perspektif asas kelangsungan usaha yang dapat menjadi diskresi hakim pengawas dan kurator untuk mengambil putusan atau tindakan berdasarkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Actions (login required)

View Item