GITA ROTUA MANULLANG, 8111415068 (2023) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PENERBIT ATAS PENGGANDAAN BUKU TERJEMAHAN UNTUK KEGUNAAN KOMERSIAL DARI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (SKRIPSI) Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual, bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga apabila ingin memanfaatkan untuk menciptakan atau memproduksi wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui dan menganalisis pelindungan penerbit atas penggandaan buku terjemahan untuk kegunaan komersial menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tetang hak cipta; 2) Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa atas pelanggaran penggandaan buku terjemahan menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Peran perlindungan hukum di Indonesia terhadap hasil karya atau ciptaan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam memenuhi hak-haknya dan menyadarkan masyarakat menghargai suatu ciptaan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan Undang-undang (Statue Approach) serta menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dengan menelaah doktrin dari para ahli yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut terbagi atas a.) Pengutipan, b.) Pembajakan, c.) Mengkomersialkan. 2) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta melalui penyelesaian sengketa alternative, arbitrase atau pengadilan niaga. Simpulan dari penelitian ini adalah 1) Pengutipan, pembajakan, dan mengkomersialkan adalah contoh pelanggaran hak cipta; 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan niaga. Tata cara gugatan pelanggaran hak cipta melalui pengadilan diatur dalam pasa 100-101 Undang-Undang Hak Cipta. Saran dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah memperhatikan dan mengawasi masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta serta adanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan hak cipta oleh Direktorat Jendral KI dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM; 2) Penerbit dan pencipta aktif meninjau tempat pelanggaran Hak Cipta dan melaporkannya. Masyarakat harus menghargai dan menghormati pentingnya perlindungan terhadap sebuah ciptaan; 3) Lembaga Penerbitan buku lebih selektif dalam memilih dan menerima serta mencetak buku saduran atau terjemahan tanpa ijin dari pemilih Hak Cipta.

Actions (login required)

View Item