Malik Akbar Mulki Rahman, 0811521016 (2023) POLITIK HUKUM REFORMULASI SISTEM KEAMANAN NASIONAL PERSPEKTIF GOOD LEGISLATION. Masters thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Tesis) Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa rancangan undang-undang sistem keamanan nasional serta mendeskripsikan politik hukum reformulasi sistem keamanan nasional dengan menggunakan perspektif good legislation sehingga terciptalah undang-undang yang memiliki mutu yang tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Landasan konseptual dalam penelitian ini adalah konsep reforulasi sistem, konsep keamanan nasional dan konsep good legislation. Sedangkan teori menggunakan teori negara hukum demokrasi Thomas Hobbes (grand theory), teori perundang-undang Hamid Attamimi (middle theory) serta teori bekerjanya hukum Chambliss dan B. Seidamn dan teori politik hukum Mahfud MD (applied theory). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Fokus penelitian penulis yaitu kepada politik hukum reformulasi sistem kemanan nasional perspektif good legislation. Penulis menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Tekhnik pengambilan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Validitas menggunaan triangulasi dan analisis data dengan tekhnik analiss interaktif data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam (1) Alasan rancangan undang-undang sistem kemanan nasional tidak menerapkan prinsip pembuatan undang-undang yang baik dengan tidak melibatkan partispasi publik didalam proses pembahasan di dalam prolegnas, sehingga terdapat pergolakan penolakan didalam masyarakat, hal tersebut menyebabkan rancangan undang-undang sistem kemanan nasional tidak dapat disahkan dan menjadi rancangan undang-undang carry over. (2) politik hukum reformulasi perancangan sistem kemanan nasional kedepan perlu menerapkan prinsip good legislation dengan menerapkan asas partisipasi publik sehingga produk hukum yang dihasilkan merupakan produk hukum yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Pembentukan perundang-undangan dengan tidak menerapkan prinsip undang-undang yang baik dengan melibatkan masyarakat didalam proses perancangan menyebabkan pergolakan didalam masyarakat dikarenakan tidak mencerminkan dari keinginan rakyat sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat responsif. Diperlukan politik hukum reformulasi sistem kemanan nasional didalam merancang produk hukum mendatang dengan menggunakan prinsip good legislastion. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu dalam merancang produk undang-undang harus memperhatikan partisipasi publik saat proses pembentukan, disisi lain perlu adanya naskah akademik dan menyeleksi rancangan undang-undang yang mendesak dan diperlukan masyarakat dalam penyusunan prolegnas mendatang serta pengesahan badan legislasi nasional

Actions (login required)

View Item