PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERUPA LELANG ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Anang Satriani Surya Pranata, 8111415259 (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERUPA LELANG ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
PDF (Skripsi)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi lelang selama ini masih banyak yang belum mengetahui legalitasnya terkait dengan pelaksanaanya melalui platform media sosial selain itu perlindungan terhadap konsumen juga patut dipertanyakan dalam hal ini yang mana bertujuan untuk menemukan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum dalam transaksi ini. Dalam Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce Berupa Lelang Online Melalui Media Sosial di Tinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. mengunakkan menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan penelitian Kualitatif, sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu (observasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa legalitas dari pelaksanaan lelang online melalui media sosial tidaklah sah atau tidak memenuhi legalitas hukum lelang yang mana gambaran umum dari pelaksanaan lelang online di media sosial sangad jauh berbeda dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kemudian perlindungan konsumen terkait lelang online melalui media sosial terikat hukum secara perdata meskipun secara oprasionalnya transaksi ini tidak memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Atas permasalahan dan kendala tersebut maka peniliti dapat menyarankan kepada Pemerintah untuk segera memperbarui peraturan perundang-undangan terkait lelang di media sosial dan bagi masyarakat untuk lebih mawas diri dan berhati hati dalam bertransaksi.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Legalitas Lelang Online Melalui Media Sosial, Perlindungan Hukum Lelang Online Melalui Media Sosial. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | Setyarini UPT Perpus |
Date Deposited: | 09 Jan 2024 04:14 |
Last Modified: | 09 Jan 2024 04:14 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/60964 |
Actions (login required)
View Item |