Rania Arrum Diani, 3312417052 (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2019 DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMACETAN (Studi Penetapan Kebijakan Ganjil Genap di Jalan Jenderal Sudirman). Under Graduates thesis, Unnes.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya ini memiliki tujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas yang diharapkan dapat mengurai tingkat kemacetan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajiannya ialah Jalan Jenderal Sudirman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jalan Jenderal Sudirman, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi. Terdapat dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Uji keabsahan yakni melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan, sesuai dengan konsep Edward III mengenai variabel keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketaatan dan sikap para pelaksana yang baik dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan, sedangkan yang menjadi penghambat, yakni kurangnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini. Saran yang diajukan adalah pihak Dishub Provinsi DKI Jakarta sebaiknya perlu melakukan sosialisasi tujuan kebijakan dengan jelas kepada masyarakat supaya masyarakat paham dan mendapatkan dukungan publik. Pihak Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah dari petugas yang melakukan pengawasan di lapangan serta meningkatkan kualitas dari fasilitas dan moda transportasi umum yang ada di DKI Jakarta.

Actions (login required)

View Item