EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN PIDANA UANG PENGGANTI BERDASARKAN PERJA NOMOR 19 TAHUN 2020 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN SOSIAL
Rini Rumiyati, 8111418169 (2022) EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN PIDANA UANG PENGGANTI BERDASARKAN PERJA NOMOR 19 TAHUN 2020 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN SOSIAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
PDF
- Published Version
Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan tunggakan piutang uang pengganti pada perkara yang diputus menggunakan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 terdapat 2 (dua) jenis upaya penyelesaian yaitu penyelesaian tingkat pertama melalui penyelesaian non litigasi dan litigasi, dan upaya tingkat lanjutan melalui upaya penghapusan uang pengganti. Penghapusan uang pengganti memiliki kecenderungan menguntungkan terpidana dan mencederai nilai keadilan sosial pada masyarakat. Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang terdapat 13 kasus yang masih belum dapat dilakukan eksekusi dan diajukan upaya penghapusan pidana uang pengganti senilai Rp. 19. 300.427.225 + 5.500 U$. Salah satu dari ke-tigabelas kasus tersebut adalah dalam putusan Nomor: 89/ Pid/ B/1992/ PN.Smg atas nama terpidana Noor Yanti binti Djamil, berdasarkan hal tersebut maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah efektivitas penghapusan uangpengganti dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020? 2) Bagaimanakah penghapusan pidana uang pengganti dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 ditinjau dari aspek keadilan sosial? Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, data- data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metodekualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Penghapusan Uang Pengganti dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak efektif dilihat berdasarkan teori efektivitas hukum. 2) Penghapusan pidana uang pengganti dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak mencerminkan perwujudan nilai keadilan sosial
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Efektivitas, Penghapusan Uang Pengganti, Keadilan Sosial. |
Subjects: | K Law > KB Hukum |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | dina nurcahyani perpus |
Date Deposited: | 25 Jan 2023 03:15 |
Last Modified: | 25 Jan 2023 03:15 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/55557 |
Actions (login required)
View Item |