SUTIANI CHOIRUNNISA, 8111418159 (2022) URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA TERHADAP PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA {STUDI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA}. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (897kB) | Request a copy

Abstract

Setiap manusia yang memiliki HAM biasanya bereaksi ketika ada berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, meskipun HAM itu sudah melekat pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, perlunya jaminan konstitusional sebagai bentuk penegakan HAM oleh negara. Salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia yang masih belum terlihat penyelesaiannya ialah kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang masih banyak meluncurkan aksi penyerangan kepada TNI-Polri serta warga sekitar/pendatang. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh KKB di Papua antara lain penembakan terhadap aparat negara maupun masyarakat di beberapa daerah di provinsi Papua, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat negara atau masyarakat umum, perusakan fasilitas pemerintah dan milik warga dengan cara dibakar serta melakukan penganiayaan dan/atau pencurian senjata api milik aparat negara. Rentetan aksi yang dilakukan KKB di Papua merupakan bentuk perlawanan mereka sebagai kelompok separatis yang bermaksud melawan anggota bersenjata Republik Indonesia namun tidak sekali juga melakukan serangan ke warga sipil yang seharusnya tidak menjadi target penyerangan. Penulisan ini membahas dua hal yakni, pertama, bagaimana pengaturan hukum tentang pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh KKB di Papua berdasarkan Statuta Roma. Kedua, bagaimana urgensi ratifikasi Statuta Roma di Indonesia terhadap penegakan dan perlindungan HAM atas perbuatan KKB di Papua. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Aksi yang dilakukan oleh KKB di Papua berdasarkan hasil penelitian dapat disebut sebagai konflik bersenjata/kejahatan perang dalam situasi konflik bersenjata non�internasional atau non-international armed conflict (NIAC) oleh sekelompok separatis. Pengaturan terkait kejahatan perang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan baru diatur di perjanjian internasional yaitu Statuta Roma, adapun Undang-Undang Pengadilan HAM hanya mengatur terkait kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh KKB di Papua ini Pemerintah harus mengatasi masalah tersebut dengan cara diadili menggunakan peraturan yang mengatur kejahatan terkait yaitu kejahatan perang yang termuat pada Statuta Roma agar tercapainya kepastian hukum

Actions (login required)

View Item