Merinda Prabarini, 8111418145 (2022) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TERKAIT TERA ULANG TIMBANGAN BAGI PEDAGANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KABUPATEN KLATEN). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Jalannya pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang timbangan di Kabupaten Klaten dinilai belum maksimal. UPTD Metrologi Legal Kabpaten Klaten sebagai pihak yang bertugas untuk mengawasi dan menjalankan pelayanan tera/tera ulang timbangan belum sepenuhnya berhasil menjalankan tugasnya dalam menjamin konsumen terhindar dari perbuatan curang pedagang yang menyangkut ketepatan berat barang dengan nilai yang dijanjikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera Ulang Timbangan? (2) Bagaimanakah pelaksanaan Tera Ulang Timbangan di Kabupaten Klaten sebagai Upaya Perlindungan Konsumen?. Lalu tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis peraturan kewajiban pelaku usaha untuk tera/tera ulang timbangan di Kabupaten Klaten. (2) Untuk mengkaji upaya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen melalui adanya Tera Ulang di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis�empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis berupa peraturan terkait pelaksanaan tera/tera ulang timbangan serta teori yang berkaitan. Selain itu juga dengan observasi dan wawancara langsung di masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang. (2) Jalannya pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Klaten belum sepenuhnya maksimal, Masih banyak kecurangan terhadap berat timbangan yang dialami oleh konsumen. UPTD Fokus pengawasan Metrologi Legal hanya berfokus pada pedagang yang berada di wilayah pasar, untuk pedagang di luar pasar belum berjalan dengan semestinya. Saran yang diberikan untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan oleh UPTD Metrologi Legal harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia hingga sarana-prasarana penunjang lainnya. Selain itu perlu untuk dilakukan peningkatan pengawasan yang digadang-gadang dengan sidak kabupaten yang belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu perlu untuk dilakukan sosialisasi pentingnya tera/tera ulang timbangan baik pada pedagang maupun konsumen.

Actions (login required)

View Item