YASMINNA NARISWARI, 8111418093 (2022) PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENDIRIAN TIANG LISTRIK DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Putusan Nomor 162/PDT.G/2019/PN KLN). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum erat kaitannya dengan pelanggaran hak subyektif yang memiliki unsur yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, menimbulkan kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pembangunan tiang listrik memerlukan lahan dalam pembangunannya, idealnya keberadaan tiang listrik tidak mengganggu hak keperdataan orang lain. Menjadi tidak ideal mana kala pendirian tiang listrik dilakukan di atas tanah dengan Hak Milik. Sebagaimana yang terjadi pada di Dukuh Panglon RT.003 RW.003 Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten. Untuk itu, dikaji dalam skripsi ini adalah Pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Perlindungan Hukum yang diterima penggugat pada Putusan Nomor 162/PDT.G/2019/PN Kln. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Validitas data menggunakan Teknik Triangulasi dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/Pn Kln secara garis besar sudah terpenuhi. Namun dalam poin tertentu ada unsur-unsur yang kurang mendapatkan perhatian yaitu dalam unsur perbuatan, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dihitung mulai tahun 2015 dimana para penggugat secara yuridis baru memiliki sertifikat sebagai alas hak sah secara hukum. Kerugian yang dialami oleh para penggugat selain berkurangnya kemampuan dalam mendirikan bangunan di atas lahan, namun juga pada rasa nyaman dan aman yang berkurang karena tiang listrik di tengah lahan para penggugat. Perlindungan hukum yang diterima oleh para penggugat sudah ada yaitu berupa Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/Pn Kln, namun eksekutor perdata belum melaksanakan hasil putusan dan tidak dikabulkannya gugatan uang paksa serta tidak adanya waktu batas maksimal pelaksanaan putusan menyebabkan lemahnya Perlindungan Hukum yang diterima para penggugat. Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah titik fokus dalam merumuskan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus lebih jelas dan Perlindungan Hukum dilaksanakan dengan prinsip menegakkan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Actions (login required)

View Item