Emilia Fiona, 8111418087 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN MELALUI PEMBERDAYAAN STREET LEVEL BUREAUCRACTS DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Permensos No. 1 tahun 2018 tentang (PKH). (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin, rentan terhadap kondisi sosial, serta terdaftar dalam DTKS. Dalam pelaksanaan (PKH) masih ditemukan beberapa data yang belum tepat sasaran, kurangnya pemahaman keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap program (PKH) dan lemahnya sanksi hukum terhadap perlindungan Hak (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk : Mendeskripsikan dan mengidentifikasi ketentuan hukum (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 tahun 2018; Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi warga miskin melalui Street level bureaucracts dalam (PKH). Teori yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yakni teori negara hukum kesejahteraan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Fokus penelitiannya terletak pada ketentuan hukum (PKH) Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 dan bentuk perlindungan hukum bagi warga miskin melalui pemberdayaan street level bureaucracts dalam (PKH) sehingga sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh yakni; Kecamatan Semarang Timur dalam pelaksanaan (PKH) sudah sesuai dengan ketentuan hukum (PKH) diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018, Pelaksanaan program (PKH) di Kecamatan Semarang Timur menurut pendamping sosial (PKH) sudah 99% tepat sasaran; Perlindungan hukum terhadap warga miskin melalui pemberdayaan Street level bureaucracts dalam (PKH) di Kecamatan Semarang Timur terlaksana melalui perlindungan hukum secara preventif yakni untuk mencegah suatu permasalahan dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan permasalahan bisa berupa denda atau sanksi. Dalam Permensos No.1 Tahun 2018 belum terdapat perlindungan hukum secara represif. Kementerian sosial perlu menambahkan muatan Pasal dalam Permensos No.1 Tahun 2018 tentang program (PKH) perihal yang perlu ditambahkan yaitu sanksi atau hukuman bagi SDM (PKH) yang tidak melaksanakan tugasnya; Pendamping (PKH) diharapkan untuk dapat semakin meningkatkan upgrade kegiatan sosialisasi secara berulang kepada (KPM) (PKH) terkait pembaharuan (PKH) melalui P2K2 secara rutin sebulan sekali.

Actions (login required)

View Item