Steven, 8111418067 (2022) ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Diaturnya LPKSM dalam UUPK merupakan konsekuensi dari diratifikasinya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 39/248 Tahun 1985 yang menghendaki adanya organisasi perlindungan konsumen. Adanya pengaturan mengenai mekanisme pendaftaran dan sanksi administratif LPKSM dalam UUPK dan aturan pelaksananya bertentangan dengan UU Ormas yang juga mengatur mengenai mekanisme pendaftaran dan penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Sehingga, tulisan ini berfokus pada bentuk pengakuan terhadap LPKSM dan Ormas serta untuk mengetahui implikasi yuridis pembatalan TDLPK terhadap eksistensi LPKSM sebagai Non-Governmental Organization. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengambilan data yang berbentuk studi pustaka, serta validitas data dengan seleksi bahan hukum. Hasil pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bentuk pengakuan terhadap LPKSM sebagai sebuah NonGovernmental Organization. UUPK mengamanatkan bahwa Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat. Syarat tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021. Berdasarkan perbandingan bentuk pengakuan terhadap LPKSM dan Ormas, maka dapat diketahui bahwa LPKSM diakui keberadaannya jika telah memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk pemberian Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK). Sementara itu, berdasarkan UU Ormas, maka Ormas termasuk LSM diakui keberadaannya jika telah memperoleh pengesahan status badan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sehingga, perbedaan bentuk pengakuan terhadap LPKSM dan Ormas menyebabkan adanya perbedaan dalam hal penjatuhan sanksi administratif. Implikasi yuridis pembatalan TDLPK terhadap LPKSM yang berbadan hukum tidak dapat secara langsung membubarkan LPKSM tersebut. Mengingat, LPKSM berbadan hukum sebelumnya telah memperoleh status badan hukumnya dari Menteri Hukum dan HAM. Sementara, pencabutan status badan hukum hanya bisa dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Disamping itu, bagi LPKSM yang tidak berbadan hukum, maka secara yuridis LPKSM tersebut dapat secara langsung dibubarkan karena LPKSM tersebut hanya terdaftar pada Dinas Perdagangan yang kedudukannya berada di bawah Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma berupa pencabutan norma yang mengalami konflik guna mewujudkan harmonisasi hukum terhadap pengaturan LSM di Indonesia.

Actions (login required)

View Item