DASRI, 8111418037 (2022) KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PTSL (STUDI KASUS DESA SUKAMULYA DAN DESA LAJER KABUPATEN INDRAMAYU). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tujuan PTSL di Kabupaten Indramayu yakni seluruh bidang tanah terdaftar dan bersertifikat. Dengan menjadikan Desa Lengkap, dimana antara PBT dan SHAT jumlahnya seimbang/minimal mencapai 80% dari target. Desa Sukamulya dan Desa Lajer merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang mengikuti program PTSL. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan PTSL; 2. Kesadaran Hukum; 3. Kendala dalam Pelaksanaan PTSL di Desa Sukamulya dan Desa Lajer Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada instansi terkait serta masyarakat Desa Sukamulya dan Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukamulya dan Desa Lajer selaras dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Tingkat kesadaran hukum masyarakatnya terhadap adanya Program PTSL dapat dilihat dari respon masyarakat yang menolak ikut program tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan tanah cukup dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) saja, padahal Akta Jual Beli hanya sebatas bukti pengalihan hak atas tanah dari perjanjian jual beli tanah, bukti terkuat kepemilikan suatu bidang tanah yakni Sertifikat Hak Atas Tanah. Kendala yang dihadapi yakni kurangnya informasi adanya sosialisasi maupun ketidaksinkronan pada saat pengukuran bidang tanah yang disebabkan hilangnya tanda batas tanah. Sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, BPN Kabupaten Indramayu beserta perangkat desa Sukamulya dan Lajer terus melakukan promosi terhadap adanya sosialisasi serta meningkatkan kordinasi dan menjadikan sebagai Desa Lengkap. Sejalan dengan itu, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan p6ada saat pengukuran, maka perlu dibuatkan batas/patok yang tidak mudah terkikis dan hilang serta wajib di hadiri oleh pemilik tanah yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item