MENTARI BERLIANA KEMALA DEWI, 8111418009 (2022) RECHTSPOSITIE TENAGA HONORER NON PPPK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi untuk memberikan tatanan baru dalam tubuh birokrasi pemerintah yang lebih baik. Pasca berlakunya Undang�Undang ini, ASN terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK, sehingga kedudukan tenaga honorer non PPPK terhapus dan tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Rechtspositie tenaga honorer non PPPK mengalami anomali yuridis karena tidak memiliki dasar hukum yang pasti, adanya legal vacuum dan perbedaan perlakuan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum mengenai rechtspositie PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; (2) merumuskan dan menganalisis rechtspositie tenaga honorer non PPPK pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini masuk dalam jenis penelitian yuridis empiris sehingga sumber data dan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, studi dokumentasi hukum dan studi pustaka. Proses mengukur ketepatan antara data dan objek penelitian yang disampaikan dalam kajian penulis menggunakan teknik validitas data dengan triangulasi sumber sehingga dapat menemukan analisis dari suatu kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Rechtspositie Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan bagian dari ASN yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan; dan (2) Rechtspositie tenaga honorer non PPPK mengalami anomali yuridis. Kondisi ini yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara hukum dan fakta dilapangan, sehingga implementasi good governance dalam tatanan hukum Negara belum terwujud. Reformasi birokrasi harus mencerminkan implementasi good governance untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya mengambil langkah strategis dalam memberikan kedudukan hukum bagi tenaga honorer non PPPK, dengan mengamplikasikan skema kerja outsourcing se

Actions (login required)

View Item