JULYATIKA FITRIYANINGRUM, 8111418008 (2022) PENGADAAN TANAH SKALA KECIL PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL BOROBUDUR (Studi Kasus Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gerbang Kalpataru di Blondo Kabupaten Magelang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan Gerbang Kalpataru di Blondo Kabupaten Magelang dalam rangka penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur untuk memperoleh tanah dilakukan pengadaan tanah. Dalam perolehan tanahnya melalui proses panjang karena harus menentukan status kepemilikan objek pengadaan tanah yang belum bersertifikat. Di samping terdapat 2 (dua) pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut, yaitu Pemerintah Desa Blondo dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Terhadap pengadaan tanah dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) hektar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 terdapat alternatif pilihan cara perolehan hak atas tanah yaitu melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Cara perolehan tanah apakah yang digunakan dalam pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan Gerbang Kalpataru di Blondo Kabupaten Magelang, (2) Hak atas tanah apakah yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanah dalam rangka pembangunan Gerbang Kalpataru di Blondo Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diuji validitasnya melalui triangulasi sumber serta dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan dalam bentuk uraian sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan cara perolehan tanah yang digunakan melalui tukar menukar dengan didasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tanah kas desa sebagai objek pengadaan tanah dilepaskan berdasarkan Akta Notaris No 79 menjadi tanah Negara dengan diperoleh 2 (dua) bidang tanah pengganti seluas 2.727 m². Selain itu, mengenai pemberian hak atas tanah kepada BPPW Jateng belum ada, karena belum diajukannya permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sebab masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait sebidang tanah pengganti yang berlokasi di luar desa serta kecamatan setempat. Simpulan dari penelitian ini yaitu pengadaan tanah dilakukan melalui tukar menukar, terkait pemberian hak atas tanah bagi BPPW Jateng belum ada karena belum selesainya proses administrasi. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Blondo hendaknya melakukan inventarisasi aset desa secara rutin, untuk panitia pengadaan tanah dapat memastikan izin persetujuan Mendagri, dan untuk BPPW Jateng agar segera mengajukan permohonan dan pendaftaran hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item