HIDAYATI BELLA VISCA, 8111417373 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM UANG ONLINE PADA PERUSAHAAN FINTECH PEER TO PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN POJK NOMOR 77/POJK.01/2016. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Maraknya perusahaan fintech berbentuk pinjaman online di satu sisi menawarkan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perusahaan fintech menimbulkan potensi yang merugikan hak-hak konsumen karena belum terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyak masyarakat yang tidak mengerti cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal dan pada akhirnya masyarakat terjebak di dalam pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang terkena dampak dari pinjaman online ilegal membutuhkan perlindungan hukum dan membutuhkan OJK untuk menindaklanjuti pinjol ilegal tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Upaya hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan 2) Perlindungan hukum bagi peminjam uang online pada perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan OJK terhadap perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi peminjam uang online pada perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk sumber data primer terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sumber data sekunder. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diuji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Sumber dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum dalam penindakan perusahaan fintech peer to peer Lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK sudah efektif karena dilakukan oleh OJK melalui Satuan Petugas Waspada Investasi dalam bentuk upaya preventif yaitu pengumuman pinjol ilegal kepada masyarakat, edukasi, respon pengaduan PDV\DUDNDW�� SHQ\HEDUDQ�606�³:DVSDGD�3LQMRO� ,OHJDO´�� NHUMDVDPD� GHQJDQ�*RRJOH�WHUNDLW� syarat aplikasi pinjaman dan upaya represifnya yaitu mengajukan pemblokiran situs dan aplikasi, memutus akses keuangan dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait proses penegakan hukum dan Perlindungan hukum bagi peminjam uang online pada perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dilakukan berdasarkan keterkaitan akibat hukum yang diterima oleh peminjam uang online karena meminjam kepada pinjaman online ilegal dengan regulasi yang berlaku. Contoh akibat meminjam kepada pinjaman online ilegal tersebut yaitu penipuan, ancaman dan penyebaran informasi pribadi.

Actions (login required)

View Item