RIYYUN KHILMAWATI MAALA, 8111417308 (2022) KONSEP IDEAL PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

PERMA Nomor 12 Tahun 2016 sebagai suatu trobosan pembaharuan hukum sekaligus landasan yuridis yang memberikan pengaturan mengenai tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi di wilayah Indonesia yang kemudian diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi sebagai wujud penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi warga negara. Permasalahan di penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran lalu lintas menurut PERMA Nomor 12 Tahun 2016? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran lalu lintas pada saat ini? (3) Bagaimana konsep penegakan hukum yang ideal terhadap perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris-sosiologis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A dan Satlantas Polres Tegal Kota. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Validitas data dengan teknik Triangulasi. Analisis data secara kualitatif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A dilakukan dengan menerapkan apa yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tetapi, pada prosesnya hanya kepastian hukum yang nyata terwujud dari proses penegakan hukum tersebut, penetapan pidana denda berdasarkan berkas pelanggaran yang mana kurang memberikan akses keadilan bagi pelanggar, serta konsep ideal yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memaksimalisasi penegakan hukum dilakukan dengan suatu model pemanfaatan teknologi digital untuk membantu penegakan hukum pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan EDR (Event Data Recorder) yang dipasang di kendaraan bermotor sebagai alat perekam kejadian, selain itu dalam proses persidangannya dapat menggunakan sistem persidangan di tempat. Kemudian juga untuk transparansi denda maka dapat dibuatkan pranala atau link untuk melihat sisa besaran denda titipan dan faktur sebagai bukti untuk mengambil sisa besaran denda tersebut. Simpulan dalam penelitian ini yaitu: (1) Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Tegal Kota telah menerapkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tetapi, pada prosesnya hanya kepastian hukum yang nyata terwujud. (2) Penetapan besaran denda kurang memberikan keadilan bagi pelanggar dikarenakan penetapan tersebut hakim dalam memeriksa perkara hanya berdasarkan berkas pelanggaran lalu lintas dari Polantas yang menindak. (3) Konsep ideal dilakukan dengan suatu model pemanfaatan teknologi digital untuk

Actions (login required)

View Item