FRANSCOLLYN MANDALIKA, 8111417150 (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Transgender Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lapas Kedungpane, Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran hukum yang mengakibatkan pidana bagi pelanggarnya terjadi di setiap elemen masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa para transgender juga tersangkut suatu tindak pidana dan harus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dianggap menjadi salah satu tempat perlindungan dan pembinaan terhadap warga binaan tanpa terkecuali. Namun, realitasnya belum adanya substansi aturan mengenai perlindungan dan pembinaan warga binaan transgender di Lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan tetap terjadinya diskirminasi terhadap transgender. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sepatutnya menjamin hak asasi manusia bagi semua warganya termasuk warga binaan transgender yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis dalam dalam kajian ini hendak mengkaji terkait pembinaan, perlindungan dan penuhan hak terhadap warga binaan transgender di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui realitas pembinaan warga binaan transgender dan perlindungan hukum dan pemenuhan hak warga binaan transgender yang ideal di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data terkait pembinaan, perlindungan hukum dan pemenuhan hak warga binaan transgender di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, semarang saat ini realitasnya belum mempunyai pola pembinaan dan regulasi khusus yang dapat digunakan untuk warga binaan transgender, regulasi yang dimiliki berdasarkan hukum positif di Indonesia hanya masih mengenal 2 (dua) jenis gender, yaitu: Pria dan Wanita sehingga dalam berjalannya proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan seringkali ditemukan kebingungan dalam penempatan sel terhadap warga binaan transgender dan pemberlakuan diskresi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dengan cara memisahkan warga binaan transgender dengan warga binaan lainnya dalam blok dan kamar tersendiri dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang.

Actions (login required)

View Item