ROMI MUDIYANTI, 8111417038 (2022) EKSISTENSI TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANGNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Title eksekutorial Jaminan Fidusia merupakan sertifikat jaminan yang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi selayaknya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah putusan yang mengujikan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 tahun 1999 terkait pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang menyebabkan eksekusi Jaminan Fidusia dengan menggunakan titel eksekutorial menjadi bersyarat yaitu harus ada kesepakatan wanprestasi dan debitur menyerahkan jaminan secara sukarela. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah eksistensi titel eksekutorial Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUUXVII/2019. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hasil penelitian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUUXVII/2019 yaitu kreditur dapat menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui litigasi dan non litigasi. Apabila tidak terdapat permasalahan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka dapat dilaksanakan eksekusi non litigasi tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesukarelaan maka permasalahan tersebut diselesaikan secara litigasi. Simpulan dari penelitian ini titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki eksistensi fungsinya, eksistensi fungsi titel eksekutorial dikesampingkan bila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan kesepakatan wanprestasi dengan alternatif penyelesaiannya melalui pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif bagi kreditur yaitu dengan adanya putusan tersebut melindungi kreditur dari perbuatan melawan hukum dan pada perlindungan hukum represif pasca MK No.18/PUU-XVII/2019 tidak terlalu memberikan perubahan secara signifikan bahwasanya apabila terjadi sengketa wanprestasi maka penyelesaiannya melalui pengadilan. Saran untuk penelitian ini yaitu mengoptimalkan peran pejabat pembuat akta jaminan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dan penegasan tentang klausula tentang wanprestasi dalam perjanjiannya sehingga benar-benar memberikan kejelasan dan kepastian hukum untuk kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item