NIA AYUNINGTYAS SURYANINGRUM, 8111417288 (2021) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TUKAR MENUKAR TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN PT. DESA WISATA INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset daerah yang apabila tidak dipergunakan dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Pemindahtangankan BMD dapat dilakukan dengan cara tukar menukar seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan PT Desa Wista Indonesia. PT Desa Wisata Indonesia selaku pihak swasta memohon pemindahtanganan tanah aset Pemerintah Daerah dengan cara tukar menukar kepada Pemerintah Kabuapaten Semarang. Permohonan tukar menukar tanah pemda telah diajukan dari tahun 2018 namun hingga tahun 2021 tukar menukar belum terealisasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Apakah permohonan tukar menukar tanah yang dilakukan oleh PT Desa Wisata Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Semarang telah diajukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan faktor yang mempengaruhi lamanya realisasi permohonan tukar menukar tanah aset Pemerintah Daerah oleh PT Desa Wisata Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, permohonan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kabupaten Semarang yang diajukan oleh PT Desa Wisata Indonesia telah diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tata cara penyelesaiannya mengggunakan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perbup Semarang No. 87/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun penyebab lamanya realisasi tukar menukar tanah aset pemda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berasal dari pemohon yaitu PT Desa Wisata Indonesia dan dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Faktor dari pemohon dipengaruhi oleh pencarian Barang Pengganti dan Proses sebelum mediasi yang panjang sementara faktor dari pemerintah dipengaruhi oleh prioritas pekerjaan dari masing masing pihak, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap multitafsir dan tidak adanya ketentuan yang mengatur jangka waktu penyelesaian.

Actions (login required)

View Item