Mufatikhatul Mukaromah, 8111417155 (2021) ANALISIS CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN RBG DALAM PRESPEKTIF RESTORATIF JUSTICE. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Anak tergolong sebagai makhluk sosial yang membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan dukungan untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Pengaturan tentang Anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum termuat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya pengaturan tersebut berorientasi untuk menekankan pendekatan Restoratif Justice. Berbeda dengan Anak dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg, walau telah menjalani masa pidananya di Lembaga Pelaksanaan Kesejakteraan Sosial (LPKS) tetap belum merasakan adanya Restoratif Justice. Peneliti merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana peran Jaksa dan LPKS dalam melaksanakan putusan pidana Anak Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg? 2) Bagaimana pelaksanaaan putusan pidana Anak Nomor 01/Pid.Sus�Anak/2020/PN Rbg berdasarkan analisis Critical Legal Studies dalam prespektif Restoratif Justice? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang melakukan pengambilan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan : 1) Kejaksaan dan LPKS sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara a quo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada dan telah melakukan perawatan dengan menyesuaikan kebutuhan Anak degan harapan agar setelah menjalani masa pidananya Anak dapat melanjutkan hidup di tengah-tengah masyarakat. 2) Putusan dalam perkara a quo telah sesuai dengan prinsip Restoratif Justice yaitu dalam putusannya Anak diberikan pidana tindakan berupa perawatan di LPKS dengan harapan setelah menjalani perawatan Anak bisa memperoleh bekal untuk dapat hidup kembali di masyarakat. Anak telah menjalani proses pidana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Anak tetap tidak dapat diterima kembali di masyarakat. Simpulan dari haril penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara a quo telah dilaksanakan oleh Kejaksaan dan LPKS sesuai dengan prosedur yang ada. 2) Kebijakan megenai Anak yang tidak dapat diterima kembali di masyarakat perlu dibuat secara lebih khusus agar setelah menjalani masa pidananya Anak dapat kembali ke lingkungannya secara wajar dan tetap memiliki lingkungan yang mendukungnya untuk tumbuh dan berkembang.

Actions (login required)

View Item