ZULFA 'AZZAH FADHLIKA, 8111417152 (2021) MODEL PENYESUAIAN APBD PROVINSI DALAM KONDISI DARURAT PERSPEKTIF PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2020 (STUDI KASUS REALOKASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Virus Covid-19 yang muncul pertama kali di Cina menyebar dengan cepat tak terkecuali ke Indonesia dan menyebabkan kedaruratan. Akibat adanya kondisi darurat tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut yaitu diterapkannya pembatasan sosial. Adanya pembatasan sosial tersebut, mengakibatkan berbagai dampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon kondisi tersebut dengan melakukan penyesuaian APBD guna mempercepat penanganan Covid-19. Maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana urgensi penyesuaian APBD Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi darurat di masa pandemi Covid-19? 2. Bagaimana model penyesuaian APBD Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi darurat di masa pandemi Covid-19? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana urgensi dilakukannya penyesuaian APBD dan untuk menemukan model yang digunakan dalam penyesuaian APBD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data yang terkait dengan urgensi dan model penyesuaian APBD yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui observasi, wawancara, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 1. Urgensi penyesuaian APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sangat penting untuk dilakukan, baik dari segi empiris, sosiologis, maupun normatif. 2. Model yang digunakan dalam penyesuaian APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yaitu model inkremental. Sedangkan penyesuaian APBD dengan konsep refocusing dilakukan melalui perubahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pengalihan ini menyebabkan dana BTT bertambah, dimana pada mulanya jumlah BTT pada APBD murni hanya 20M, namun setelah diadakan pengalihan anggaran, maka anggaran BTT menjadi meningkat, yaitu dengan jumlah total 1,8T. Perubahan anggaran BTT ini menyebabkan perubahan pada postur APBD. Penyesuaian APBD dalam kondisi darurat menjadi suatu hal yang penting demi melindungi masyarakat. Namun mekanisme serta model yang digunakan dalam penyesuaian APBD perlu dikembangkan guna mencapai hasil yang terbaik dalam hal penyesuaian APBD. Selain itu koordinasi yang kuat antara berbagai pihak juga sangat penting sehingga mampu melindungi hak-hak masyarakat.

Actions (login required)

View Item