Danang Cahyono Putro, 8111417047 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI KABUPATEN BOYOLALI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy

Abstract

Strategisnya peranan pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk, yang dilaksanakan berdasar prinsip 6 Tepat, yang salah satunya adalah prinsip tepat harga yang diterapkan melalui penetapan HET pupuk bersubsidi, yang bertujuan untuk melindungi petani dari lonjakan harga secara tidak wajar sekaligus mewajibkan pengecer pupuk bersubsidi untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai HET, namun dalam implementasinya di Kabupaten Boyolali masih banyak ditemukan pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET. Adapun permasalahan yang dikaji (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi petani terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi diatas HET Di Kabupaten Boyolali? (2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap praktik Penjualan pupuk bersubsidi diatas HET Dikabupaten Boyolali? Dengan tujuan penelitian (1) untuk mengidentifikasi pelaksanaan perlindungan hukum bagi petani terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi diatas HET Di Kabupaten Boyolali. (2) untuk mengidentifikasi pengawasan yang dilakukan terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi diatas HET Dikabupaten Boyolali Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sementara itu data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan antara lain (1) Upaya perlindungan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu melindungi petani dalam distribusi pupuk bersubsidi, karena keterbatasan jumlah PPL, sehingga upaya perlindungannya lebih difokuskan pada upaya perlindungan preventif di tingkat kecamatan, yang hanya diikuti oleh ketua kelompok tani saja. (2) Pengawasan yang dilakukan selama ini masih belum maksimal, hal ini dikarenakan selama ini pengawasan lebih condong dilakukan secara tidak langsung dan masih sangat minim melakukan pengawasan secara langsung, terlebih di daerah-daerah perbatasan, padahal angka pelanggaran paling banyak terjadi didaerah-daerah perbatasan kabupaten. Simpulan dari penelitian ini yakni (1) Belum terpenuhinya hak petani atas penebusan pupuk bersubsidi sesuai HET (2) Minimnya pengawasan secara langsung membuat semakin maraknya praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET terlebih didaerah perbatasan kabupaten. Saran dari peneliti bagi petani yakni lebih meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai petani penerima pupuk bersubsidi, harapanya dapat meningkatkan kekritisan petani untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi penjualan pupuk bersubsidi diatas HET

Actions (login required)

View Item