SEPTIANINGSIH, 8111417033 (2021) Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan atas Pembiayaan Syariah Studi Putusan Nomor 0907/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Lelang eksekusi jaminan dilakukan untuk melunasi tanggungan mudharib yang melakukan wanprestasi hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan keadilan. Permasalahannya (1) Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan pembiayaan syariah melalui fiat pengadilan? (2) Apa sajakah hambatan lelang eksekusi jaminan pembiayaan syariah pada fiat pengadilan di KPKNL Purwokerto? Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi)dan data sekunder (studi kepustakaan). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi jaminan pembiayaan syariah (Putusan Nomor : 0907/Pdt.G/2018/PA.Pbg): tahap pelaksanaan lelang eksekusi dilakukan melalui aplikasi lelang dengan mempunyai akun pada lelang.go.id, informasi lelang di informasikan melalui media dan surat kabar harian, tidak adanya penawar pada saat pelaksanaan lelang dituliskan pada salinan risalah lelang yang menyatakan lelang yang telah dilaksanakan tidak ada penawar.Adapun faktor-faktor yang ditemukan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan informasi lelang masih sangat kurang, pengumuman lelang melalui media dan surat kabar tidak menjamin masyarakat paham dan mengerti tentang lelang jaminan, kondisi pandemi covid-19 masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primer dan sekunder. Hal tersebut menjadi faktor bahwa lelang eksekusi jaminan tidak ada penawar. Hasil pembahasan dapat disimpulkan pelaksanaan lelang jaminan pembiayaan syariah melalui fiat pengadilan (Putusan Nomor : 0907/Pdt.G/2018/PA.Pbg) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Adapun hambatan dari pelaksanaan lelang eksekusi jaminan pembiayaan syariah yaitu kendala teknis pada jaringan sering tidak stabil, kemampuan masyarakat untuk daya beli sangat rendah, biaya pengumuman lelang relatif tidak stabil sehingga pengumuman lelang tidak tersalurkan dengan luas.

Actions (login required)

View Item