ALFIKA SEPTIANA, 8111417023 (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Warga Perumahan Dalam Penyediaan Fasilitas Sosial Tempat Peribadatan Oleh Developer Residence (Studi Kasus di Perumahan Doro Kencono Asri Kabupaten Pekalongan). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, utilitas pada Perumahan Doro Kencono Asri oleh Developer Residence di Kabupaten Pekalongan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Warga Perumahan Doro Kencono Asri akibat Developer yang mengabaikan kewajiban dalam menyediakan fasilitas sosial tempat peribadatan. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan Ilmu Hukum Perdata terkait bidang perlindungan konsumen perumahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket responden kepada masyarakat terkait. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya ketidaksesuaian penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan di Kabupaten Pekalongan disebabkan oleh Peraturan Daerah yang belum mengikat dan peraturan belum membahas secara detail. Teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak masyarakat perumahan berupa pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial khususnya fasilitas peribadatan yang telah dirugikan developer atas hal�hal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang digagas oleh Chamblis dan Seidman Pemerintah bekerja dengan membuat peraturan untuk mengatur masyarakat dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat. Dinas Perumahan dan Permukiman bekerja untuk melakukan penegakan hukum (law enforcement). Masyarakat perumahan merupakan tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Simpulan dari penelitian ini adalah penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum khususnya fasilitas peribadatan oleh developer di Perumahan Doro Kencono Asri belum terlaksana cukup baik. Developer tidak mampu bertanggung jawab kepada konsumen perumahan (pemegang peran). Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Perumahan berupa pengayoman terhadap hak masyarakat dengan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial khususnya fasilitas peribadatan yang telah dirugikan orang lain atas hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Actions (login required)

View Item