Feby Rista Adhiani, 3312417065 (2021) PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI KABUPATEN PURWOREJO. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Setiap daerah kabupaten/kota memiliki DPRD dan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kedua lembaga tersebut memiliki kesetaraan dalam hubungan antara keduanya dimana DPRD sebagai lembaga legislatif dan Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif. Hubungan tersebut tercermin pada proses pembuatan kebijakan daerah. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan hubungan tata kerja antara legislatif dan eksekutif secara normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo. 2) Mengetahui dan menjelaskan hubungan “Checks and Balances” dalam penentuan Perda dan anggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Latar penelitian yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data berupa: wawancara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, observasi partisipasi pasif dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip checks and balances dalam hubungan tata kerja antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek yaitu hubungan kerja sama dalam pembentukan Perda, hubungan kerja sama dalam pembuatan APBD dan hubungan pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah. Dimana dalam setiap proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah menciptakan dinamika politik. Dinamika politik menjadi hal yang wajar terjadi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dan politik anggaran. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukannya: 1) Upaya penjabaran terhadap peraturan perundang-undangan secara lebih terinci, jelas dan tuntas. Sehingga tidak menimbulkan “salah penafsiran” dan konflik politik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu penting adanya upaya pendalaman dan perluasan wawasan atau pengetahuan yang dimiliki oleh DPRD. 2) Perlunya upaya pendalaman materi dan pengetahuan terkait politik anggaran (APBD) yang harus dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga politik. Agar semua anggota mempunyai kecakapan terhadap anggaran, tidak hanya badan anggaran saja. Sehingga pembahasan politik anggaran menjadi lebih dinamis karena banyak aspirasi yang diberikan oleh DPRD.

Actions (login required)

View Item