Ade Rania Amalinda, 8111417387 (2021) Kebijakan Formulasi Kedudukan Eksekutor Putusan dan Eksekutor Pidana Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, oleh karena itu sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Penegakan hukum tersebut harus direalisasikan oleh aparatur negara secara optimal melalui pelaksanaan eksekusi yang baik dan adil. Rumusan penelitian ini ialah; (1) Bagaimana kedudukan eksekutor putusan dan eksekutor pidana dalam hukum pelaksanaan pidana nasional? (2) Bagaimana kebijakan formulasi terhadap kedudukan eksekutor putusan dan eksekutor pidana dalam rangka pembaharuan hukum pelaksanaan pidana nasional? Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan landasan konseptual; eksekusi, eksekusi putusan, eksekusi pidana, dan hukum pelaksanaan pidana nasional. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil data kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung penelitian. Validitas data menggunakan teknik triangulasi dimana data yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelitian di lapangan yang di oleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedudukan eksekutor putusan dan eksekutor pidana dalam hukum pelaksanaan pidana nasional yang belum diuraikan secara jelas dalam kodifikasi nasional dan Pembaharuan hukum pelaksanaan pidana nasional yang perlu segera dilakukan untuk mewujudkan hukum pidana yang lebih baik. Simpulan penelitian ini ialah, (1) Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil terletak pada sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum akan tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat baik yang dilakukan oleh eksekutor putusan maupun eksekutor pelaksana pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan pula dengan pelaksanaan pidana. (2) Perlunya urgensi disusunnya RUU KUHPP merupakan bentuk implementasi dari kebutuhan pembaharuan hukum pidana nasional secara menyeluruh. Pembaharauan yang dilakukan harus sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia serta demi terwujudnya proses eksekusi yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item