Mohammad Hifni Iskandar Shah, 8111414205 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN BENDA TAJAM (STUDI DI POLRES KABUPATEN MAGELANG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana akan ditangani oleh unit pelayanan atau ruang pelayanan khusus di Instansi Kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada praktiknya, sering terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti kekerasan, pembentakan, dan anak yang dimasukkan ke dalam satu sel bersama dengan orang dewasa. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan benda tajam pada proses penyidikan. (2) Apakah perlindungan yang diberikan telah mengakomodasi hak-hak anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara. Lokasi penelitian di Polres Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan benda tajam pada proses penyidikan yaitu apabila anak melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun maka mekanisme yang digunakan yaitu melalui peradilan pada umumnya. Namun apabila ancaman hukumnya dibawah 7 tahun, maka melakukan upaya diversi melalui pendekatan restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pada saat penangkapan, proses penyidikan, sampai pada tahap akhir mengikuti sistem perundang-undangan. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak dapat pendampingan khusus dengan didampingi orang tua, pengacara, lapas, sehingga tidak meninggalkan anak tersebut. (2) Perlindungan yang diberikan telah mengakomodasi hak-hak anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak yaitu adanya pengaturan hak anak dalam beberapa undang-undang, namun implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyak kasus yang terjadi, artinya penyelenggaraan perlindungan anak belum mampu menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Actions (login required)

View Item