Nabila Dewi Pramesti, 7111417061 (2021) PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang lingkungan. Latar belakang penelitian ini yaitu sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sumber daya alam, Indonesia perlu memperhatikan tidak hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi namun juga peningkatan kualitas lingkungan hidup agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sehingga perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dengan peran serta pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan membuktikan Hipotesis Environmental Kuznets Curve di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data yang digunakan dari tahun 2015 hingga 2018 pada 33 provinsi di Indonesia. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu indeks kualitas lingkungan hidup dan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu realisasi belanja daerah, produk domestik regional bruto dan pajak daerah. Hasil penelitian kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan melihat pengaruh antara realisasi belanja daerah, produk domestik regional bruto dan pajak daerah pada tahun 2015 hingga 2018 yaitu realisasi belanja daerah dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup sementara produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup pada 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018. Hipotesis Environmental Kuznets Curve tidak terbukti di 33 provinsi di Indonesia tahun 2015 hingga 2018. Pada penelitian ini, kurva berbentuk U terbalik karena menggunakan variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pengalokasian realisasi belanja daerah khusus fungsi lingkungan hidup perlu ditingkatkan melebihi satu persen dari anggaran pendapatan belanja daerah agar terjadi keseimbangan antara penggunaan dan perbaikan terhadap sumber daya alam sebagai penopang peningkatan ekonomi di Indonesia. Pajak untuk lingkungan di Indonesia dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan undang undang yang telah ditetapkan selain sebagai sanksi kepada pelaku pencemar lingkungan juga dapat digunakan untuk mendorong perbaikan lingkungan karena adanya pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja fungsi lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item