Annisa Muhaimina, 8111417137 (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP IKLAN PRODUK GALON SEKALI PAKAI YANG MELANGGAR ETIKA PERIKLANAN (STUDI KASUS: IKLAN GALON SEKALI PAKAI LE MINERALE). Under Graduates thesis, Unnes.

PDF (ANALISIS YURIDIS TERHADAP IKLAN PRODUK GALON SEKALI PAKAI YANG MELANGGAR ETIKA PERIKLANAN (STUDI KASUS: IKLAN GALON SEKALI PAKAI LE MINERALE)) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Air mineral dalam kemasan menjadi produk yang dibutuhkan sehingga berkembang sangat pesat di Indonesia. Dalam praktiknya masih terdapat banyak iklan untuk mempromosikan suatu produk yang tidak sesuai dengan etika periklanan dan peraturan perundang-undangan, lantas bagaimanakah iklan produk galon sekali pakai Le Minerale jika ditinjau dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah iklan produk galon sekali pakai Le Minerale termasuk dalam iklan yang melanggar etika periklanan ditinjau dari Etika Pariwara Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan?; (2) Siapakah pihak yang bertanggung jawab dan sanksi apa yang diberikan terhadap iklan yang melanggar etika periklanan tersebut?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitiannya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru serta masyarakat sebagai konsumen. Kesimpulan dari pembahasan dalam skripsi ini adalah: (1) Pengaturan mengenai etika periklanan mengatur tentang iklan yang tidak boleh melanggar etika periklanan dan tidak boleh mendiskreditkan produk lain. Iklan produk galon sekali pakai Le Minerale melanggar asas-asas Etika Pariwara Indonesia, Pasal 9 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. (2) Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran iklan tersebut adalah pelaku usaha pengiklan, pelaku usaha periklanan dan mitra usaha atau media periklanan. Sanksi yang diberikan yaitu apabila terdapat gugatan dari pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i dan Pasal 17 ayat (1) huruf f, maka dikenakan sanksi Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan apabila yang melakukan tindakan hukum adalah Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No 69. Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Actions (login required)

View Item