DIAMITA PRIMA REKSA PUTRI, 8111417264 (2021) ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PELAKSANAAN RELOKASI HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM (STUDI DI DESA MENJING, KABUPATEN KARANGANYAR). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Relokasi hunian akibat bencana alam merupakan salah satu upaya penanggulangan bencana dengan memindahkan tempat tinggal korban bencana ke tempat baru yang lebih aman. Pelaksanaan dan penentuan tempat relokasi harus selalu mengedepankan kepentingan dan kebutuhan warga yang terdampak bencana alam. Begitu pula dengan penguasaan tanah baru yang ditempati warga harus terjamin kepastian hukumnya. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam penetapan lahan relokasi hunian akibat bencana alam di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. 2). Status penguasaan tanah pada lahan relokasi hunian akibat bencana alam di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan relokasi di Desa Menjing telah mengacu pada UU Nomor 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimana sepenuhnya dilaksanakan dengan cara musyawarah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,dan masyarakat. Penentuan tempat relokasi tidak hanya berdasarkan hal teknis saja melainkan juga melihat aspek sosial budaya, ekonomi, ekologis, dan efektivitas. 2). Status penguasaan tanah relokasi Desa Menjing masih milik Pemerintah Desa sebagai tanah bengkok dengan status Hak Pakai. Proses tukar menukar yang belum dilaksanakan karena terdapat beberapa kendala dalam pencarian tanah pengganti untuk Pemerintah Desa

Actions (login required)

View Item