VIRDATUL ANIF, 81114116316 (2020) PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN 2014-2019. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN 2014-2019) Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu fungsinya yang terdapat dalam Pasal 96 ayat (1) yaitu fungsi penganggaran. Pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD diwujudkan dalam pembahasan serta menyetujui bersama rancangan peraturan tentang APBD bersama dengan kepala daerah. Dalam pelaksanaan fungsi penganggan ini, DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam penyusunan APBD. Dalam hal ini, DPRD memiliki kewajiban dalam menampung setiap aspirasi rakyat serta mensejahterahkan kehidupan rakyat guna mewujudkan cita-cita bangsa. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengkajian mengenai: (1) Bagaimana peran DPRD Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi penganggaran?, (2) Apa saja hambatan DPRD Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi penganggaran?, (3) Bagaimana upaya penguatan dalam fungsi penganggaran tersebut?. Perspektif teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep negara hukum, teori pemisahan kekuasaan, teori perwakilan, otonomi daerah, anggaran, pemerintahan daerah, konsep APBD serta mengenai konsep fungsi penganggaran DPRD pada umumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara, dan studi dokumen hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan DPRD Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi anggaran pada tahun anggaran 2014-2019 sangat penting, sebab DPRD Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi penganggaran tidak hanya sebatas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tetapi juga dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Sehingga dalam hal ini, tanpa adanya peran DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran maka APBD tidak dapat dilaksanakan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yaitu kurangnya pemahaman DPRD mengenai fungsi penganggaran, terjadinya mark up, adanya kepentingan-kepentingan yang diciptakan, serta kurangnya penggalian aspirasi masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: dengan memperkuat pemahaman anggota DPRD mengenai fungsi penganggaran,koordinasi antara legislative dan eksekutif, serta melaksanakan bimbingan teknis yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsi penganggaran DPRD.

Actions (login required)

View Item