DINAR KUSUMA WARDANI, 8111416260 (2020) IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) PADA RUMAH SUSUN DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) PADA RUMAH SUSUN DI KOTA SEMARANG) Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan rumah susun merupakan suatu respon serta solusi terhadap kebutuhan hunian bagi masyarakat pada lahan yang makin terbatas. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mendirikan rumah susun sebagai salah satu solusi permasalahan perumahan. Dalam rumah susun tersebut terdapat hak perseorangan dan juga hak bersama, hak bersama ini harus dikelola bersama melalui badan hukum bernama PPPSRS. Namun masih terdapat rumah susun yang belum membentuk PPPSRS tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi pembentukan PPPSRS pada rumah susun di Kota Semarang dan hambatan apa yang terjadi dalam pembentukan PPPSRS tersebut. Maka dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Hasil dalam penelitian ini didapatkan bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak dapat memfasilitasi pembentukan PPPSRS pada Rumah Susun Pekunden yang merupakan rumah susun sewa untuk MBR dan tidak ada yang dimiliki, sehingga dalam pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang selaku pelaku pembangunan dan dibantu oleh PPRSP, sedangkan pada Star Apartemen, pihak pelaku pembangunan PT Star Prima juga belum melakukan kewajibannya untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS, belum terbentuknya PPPSRS tersebut dikarenakan para pemilik dan penghuni yang tidak mengetahui dan tidak memiliki keinginan untuk membentuk PPPSRS tersebut. Dimana dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2011 sudah terdapat kepastian hukum bagi para pemilik dan penghuninya untuk ikut andil dalam mengelola rumah susun, sehingga juga terdapat perlindungan hukum dalam hak suara para pemilik dan penghuni untuk mengelola PPPSRS, namun kepastian dan perlindungan hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya pada Star Apartemen. Maka dapat dikatakan bahwa implementasi pembentukan PPPSRS pada Rumah Susun di Kota Semarang belum dilaksanakan dengan baik, dikarenakan Rumah Susun Pekunden yang merupakan rumah susun sewa sehingga tidak dapat mengimplementasikan pembentukan PPPSRS, sedangkan Star Apartemen juga belum mengimplementasikan dengan baik karena kurangnya tanggungjawab pelaku pembangunan dalam memfasilitasi pembetukan PPPSRS dan masih dikelola oleh pelaku pembangunan. Hambatan yang dihadapi pada Rumah Susun Pekunden dikarenakan dalam pembentukan PPPSRS dilakukan oleh para pemilik sarusun, dimana dalam Rumah Susun Pekunden tidak ada yang dimiliki dan dalam pengelolaan mendapat subsidi dari pemerintah. Sedangkan pada Star Apartemen satuan unit yang hanya dijadikan investasi tanpa ditinggali, biaya charge yang mahal apabila dikelola PPPSRS, serta tidak adanya peraturan pelaksana yang terbaru dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang menjadi hambatannya.

Actions (login required)

View Item