Damai Aji Pangestu, 3312416028 (2021) PERAN UPP KELAS III KARIMUNJAWA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN LEGONBAJAK TAHUN 2017. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (PERAN UPP KELAS III KARIMUNJAWA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN LEGONBAJAK TAHUN 2017) - Published Version Download (2MB)

Abstract

Kebijakan sebagai bagian dari pemasalahan dalam masyarakat, didefinisikan, disusun, Kebijakan pembangunan pelabuhan Legonbajak tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2017 tentang RIP Karimunjawa bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan. Untuk mengetahui dinamika kebijakan tersebut terdapat birokrasi yang menjadi aktor dari adanya kebijakan, Kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan menyiapkan bahan penyusunan RIP Karimunjawa, birokrasi ini memiliki kekuasaan yang dekat dengan sumber permasalahan pada rancangan kebijakan, sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian ini, dengan tujuan mengetahui segala dinamika kebijakan dan birokrasi yang saling terkait didalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif, melakukan wawancara dengan Sutarto dan Nor Khoir pegawai UPP Karimunjawa dan analisis dokumentasi menggunakan data dan arsip kebijakan yang telah disusun oleh UPP Karimunjawa, kemudian dilakukan uji validitas data dengan menyusun sistematis data yang diperoleh (reduction), mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan dapat dipelajari (display) dan membuat simpulan (conclusion). Hasil menguraikan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sistematis melalui proses pengusulan dari 2014 hingga 2017 yang mempertimbangkan RTRW pengembangan wilayah Jawa Tengah dan Jepara agar mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan, dan mengembangkan kebijakan lanjutan sebagai uji layak sandar dan fasilitas pelabuhan di Legonbajak. UPP Karimunjawa memiliki peran sebagai penyelenggara kebijakan dan memiliki kewenangan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, pengadaan PPK, pengawasan implementasi, koordinasi kerjasama dengan birokrasi lain, masyarakat, dan pihak swasta.

Actions (login required)

View Item