Muhamad Abdul Malik, 8111416131 (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr) SKRIPSI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr) SKRIPSI) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permohonan pembatalan putusan arbitrase seringkali digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian sengketa arbitrase dalam sengketa bisnis. Hal demikian terjadi karena telah diakomodir dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pemohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr merupakan suatu upaya hukum yang telah sesuai dengan peraturan hukum. Rumusan masalah mengenai permasalahan diatas yaitu; (1) Bagaimana analisis yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa? (2) Bagaimana cara pembuktian unsur tipu muslihat dalam Pasal 70 C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa pada Putusan Nomor 145/Pdt.Sus�Arb/2017/PN.Smr?. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik penelitian studi kepustakaan (library research) dan pengumpulan bahan sekunder serta analisis data yang digunakan adalah model deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan (1) Dalam pelaksanaan Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr yang merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, sesuai amar putusannya. Walaupun dapat dilakukan upaya hukum lain yang dinyatakan dalam Pasal 72 (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, dengan adanya upaya hukum lain dapat menciderai hakikat putusan arbitrase yang bersifat final and binding yang jelas disebutkan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Arbitrase yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa dalam bisnis yang cepat tidak sesuai dengan Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, semakin menambah kerumitan dalam penyelesainnya karena ditundanya proses eksekusi putusan arbitrase akbiat adanya proses peradilan di Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan abritrase. (2) Pembuktian dalam memenuhi unsur alasan-alasan untuk pembatalan yang telah disyaratkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 pada Putusan Nomor 145/Pdt.Sus�Arb/2017/PN.Smr, yang pada pokok perkaranya memiliki 2 (dua) alasan, yaitu wanprestasi dan tipu muslihat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses peradilan agar dapat menjadi acuan dalam memberikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim.

Actions (login required)

View Item