Muchamad Aulia Arifin, 3301416042 (2020) PERAN BADAN KESBANGPOL DALAM MEWUJUDKAN SUASANA KONDUSIF DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Baik suku, agama, ras, adat istiadat, dan kedaerahan. Disadari bahwa kondisi masyarakat yang majemuk jika tidak dikelola dengan baik maka akan dapat mengancam kondusifitas kehidupan di tengah masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap (1) Peran dan strategi Badan Kesbang Pol dalam mewujudkan suasana kondusif di Provinsi Jawa Tengah. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesbang Pol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan penelitian pada peran dan strategi Badan Kesbang Pol dalam mewujudkan suasana kondusif di Provinsi Jawa Tengah, serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dan strategi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbang Pol Prov. Jateng menyelenggarakan enam fungsi dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian tugas pokok dan fungsi tersebut pada tahun 2019 dijabarkan dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan 139 kegiatan yang telah dilaksanakan berupa sosialisasi, focus group discussion, monitoring, koordinasi dan fasilitasi. Seperti sosialisasi pencegahan penyelahgunaan dan peredaran gelap narkoba. FGD penguatan budaya dan etika politik masyarakat, dan fasilitasi FKUB. Hambatan yang dihadapi adalah terjadinya perubahan kebijakan oleh Gubernur yang disebabkan oleh force majour. Hambatan lainnya adalah ketidaksesuaian jumlah peserta yang direncanakan dengan saat pelaksanaan kegiatan, dan sering berubahnya tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Saran yang dapat diberikan ialah lebih intensif lagi dalam membangun komunikasi kepada pihak-pihak tekait dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Dan perlu adanya kesepakatan diantara pihak-pihak terkait untuk benar-benar saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Serta membagikan informasi�informasi yang berkaitan dengan isi dan hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di media cetak maupun elektronik.

Actions (login required)

View Item