Reza Taufiq Firmansyah, 3301413048 (2020) PENEGAKAN HUKUM PASAL 288 UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS MASYARAKAT DI KOTA PURWOKERTO. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Purwokerto, serta mengetahui peran Polres Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam upaya penegakan hukum Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Purwokerto dan mengetahui implikasi penegakan hukum Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di Kota Purwokerto. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan melakukan wawancara dengan petugas Satlantas Polres Banyumas, Pengadilan Negeri Purwokerto dan pelanggar lalu lintas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di Kota Purwokerto adalah faktor ketidakdisiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidaktahuan dan faktor sarana/prasarana jalan. Peran Satlantas Polres Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penegakan hukum pasal 288 UU nomor 22 tahun 2009 dalam peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Kota Purwokerto adalah upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Penegakan hukum pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum terlalu berimplikasi terhadap peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas di Kota Purwokerto. Dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya baik. Pelanggaran ini terjadi karena masyarakat sering mengabaikan peraturan dalam berlalu lintas dan adanya sikap apatis (acuh) yang sudah menjadi kebiasaan. Lalu juga dapat dilihat dari masih kurang efektifnya pasal ini memberikan efek jera kepada pelanggar. Dari segi penjatuhan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ternyata belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak takut atau jera untuk melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. Saran, diharapkan kepada pemerintah agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas.

Actions (login required)

View Item