Muhammad Raji Fudin, 3312415048 (2020) STRATEGI KOMISI INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memulai babak baru setelah disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Lembaga independen yang menjamin hak atas informasi publik, yang kemudian dikenal dengan Komisi Informasi. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang memiliki Komisi Informasi. Sebagai Komisi Informasi tunggal yang memiliki wilayah kerja luas, penerapan strategi diperlukan untuk menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik. Strategi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dianalisis menggunakan teori strategi organisasi publik Geoff Mulgan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui strategi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (2) Mengetahui faktor penghambat strategi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah strategi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan faktor penghambat strategi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara informan satu dengan yang lain. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik meliputi a) Bimbingan Teknis; b) Penilaian dan Pemeringkatan Badan Publik dan (2) faktor penghambat strategi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik terletak pada anggaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang terbatas. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, (1) perlu dibuat forum PPID Utama Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh PPID Utama Provinsi Jawa Tengah; (2) untuk menyikapi keterbatasan anggaran, perlu dibuat inovasi program berbasis digital dan pembuatan program prioritas.

Actions (login required)

View Item