Puji Lestari, FIS PPKN (2014) Politik Dan Birokrasi Netralitas Birokrasi Kota Semarang Pada Pemilu Legislatif Dan Pemilihan Presiden 2014. FORUM ILMU SOSIAL, 41 (2). pp. 155-168.

	PDF - Published Version Download (153kB)
	PDF - Published Version Download (3MB)
	PDF - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian mengenai netralitas birokrasi masih perlu dilakukan untuk melihat sikap birokrasi yang tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/ golongan partai politik tertentu, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik dalam pelayanan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada birokrasi Pemerintah Kota Semarang. Yakni mengenai bagaimana netralitas birokrasi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014? Dan jika terdapat ketidaknetralan, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku birokrasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang meneliti birokrasi Kota Semarang (pegawai negeri sipil). Hasil penelitian menunjukkan netralitas birokrasi kurang terjaga. Ditemukan hasil bahwa beberapa anggota birokrasi Kota Semarang masih melakukan pemberian dukungan seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, membagikan atribut partai politik/calon legislatif, menghadiri kegiatan kampanye.Namun, karena kontrol publik, media dan partai politik lain yang semakin terbuka maka sudah tidak terjadi pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada partai politik/calon legislatif. Dalam pemilu legislatif, masih ditemui pelanggaran pada Keputusan MenPAN No. 07 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi netralitas birokrasi dalam pemilu.

Actions (login required)

View Item