Rudi Abas, 0602517001 (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA. Masters thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA) Download (8MB) | Preview

Abstract

Rudi Abas, 2019. “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”. Tesis. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr. Sugiharto, M.S. Pembimbing II : Dr. Sulaiman, M.Pd. Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Saran dan Prasaran Olahraga Pemerintah Kota Ternate menempati peran sentral untuk menentukan sebuah kebijakan dalam pembangunan olahraga terutama kebijakan penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Peneliti berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah tentang penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang menunjang aktifitas masyarakat dalam berolahraga dan kegiatan atlet di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain ethnography jenis critical ethnography. Subyek dalam penelitian ini adalah Bappelitbangda, Dispora, 8 Kecamatan, KONI, BPS dan DPRD. Untuk mengumpulkan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasara olahraga dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi (pengematan), interview (wawancara), dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 1) Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasaran olaharaga diatur dalam peraturan daerah Kota Ternate no 39 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2) Implementasi kebijkan belum berjalan dengan baik 3) Perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate melalui Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota 4) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dibawah kewenangan pemerintah yang dialokasikan melalui APBD dan ditanggungjawabkan oleh Dispora 5) Sarana dan prasarana olahraga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kota ternate dan atlet. Simpulan: 1) kebijakan pemerintah daerah diatur oleh Walikota, Dispora, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat 2) Implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik 3) Perencanaan dalam penyediaan melalui Musrenbang 4) Pengelolaan sarana prasaeana sebagian dikelolah oleh pemerintah daerah 5) Masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga.

Actions (login required)

View Item