RETNO PURWANDARI, 8111415093 (2019) PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN GOLONGAN C TANPA DILENGKAPI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI KASUS KECAMATAN KASIMAN, KABUPATEN BOJONEGORO). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN GOLONGAN C TANPA DILENGKAPI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI KASUS KECAMATAN KASIMAN, KABUPATEN BOJONEGORO)) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Kabupaten Bojonegoro yang dilintasi oleh Aliran Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bahan tambang mineral berupa bahan tambang galian golongan C berbentuk pasir. Kabupaten yang memiliki potensi bahan tambang galian golongan C tersebut membuat timbul permasalahan yaitu maraknya kegiatan pertambangan pasir secara Illgal. Perlu pengendalian usaha pertambangan berupa Izin Pertambangan dan peran Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, sehingga tidak menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini (1) Alasan yang mendasari masih marak terjadi kegiatan pertambangan rakyat bahan galian golongan C tanpa izin (illegal) yang terjadi di daerah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro; (2) Upaya Pemerintah Desa Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori ketaatan hukum dan teori kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Alasan yang mendasari masih marak terjadi kegiatan pertambangan rakyat bahan galian golongan C tanpa izin (illegal) yang terjadi di daerah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ini berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor pemerintah, faktor masyarakat dan faktor penegakan hukum jika diaitkan dengan teori ketaatan hukum yang mana terdapat 2 (dua) variable yang menjadi faktor ketaatan hukum yaitu hukum dan manusia sebagaai subjek hukum maka sebenarnya hukum sudah ada yaitu Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005, namun yang menjadi masalah adalah manusianya yang mana tidak menjalankan hukum yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan Teori Kebijakan publik yaitu Pemerintah Daerah setempat memilik untuk tidak melakukan sesuatu yaitu dengan memberikan Toleransi kepada pelaku usaha pertambangan yang melakukan pertambangan dengan cara manual atau tradisional ; (2) Upaya Pemerintah Daerah Setempat untuk menanggulangi masalah pertambangan Illegal yaitu telah mengeluarkan Intrupsi Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Illegal di Sepanjang Aliran Sungai Bengawan Solo dan telah banyak melakukan penertiban, serta dari Pemerintah Kecematan bersama dengan Pemerintah Desa telah mengadakan kegiatan sosialisasi dampak lingkungan akibat pertambangan pasir dan memberikan pembatasan-pembatasan kepada pelaku usaha pertambangan.

Actions (login required)

View Item